Di sisi keadilan sosial, Erani menambahkan tentang geliat pertumbuhan perekonomian perdesaan. Pencapaian fasilitas Kesehatan BPJS nampaknya memiliki andil, memberikan insentif bagi tumbuhnya ekonomi desa. Ia memperkirakan, pada akhir tahun depan jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencakup 90% dari total penduduk Indonesia, dari posisi saat ini yang baru 76% atau sekitar 203 juta orang.
Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) ke Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan. Ini berarti seluruh jenis pekerjaan yang gajinya ada pada batas upah minimum tidak kena pajak, bahkan di DKI Jakarta.
Terkait soal reformasi struktural Ahmad Erani Yustika menjelaskan perlu lebih memperdalam serta menambah daya saing industri dan melakukan transformasi ekonomi secara cepat. Tantangan ekonomi Indonesia ke depan menurut Erani selain pendalaman reformasi struktural adalah pembangunan kualitas SDM, desain kelembagaan yang solid, konsistensi dan harmonisasi kebijakan, serta komitmen keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
