Selaku bendahara, sudah pasti tugasnya tidak jauh dari masalah anggaran, atau keuangan maupun pengadaan kebutuhan kantor untuk menunjang kinerja dan program kerja. Tentu, tugas yang diemban ini harus didukung dengan sistem yang mumpuni.
“Kalau dulu, pas jadi bendahara, semuanya manual. Misalnya, ada yang mau beli Alat Tulis Kantor (ATK), kita harus ke bank yang bersangkutan. Bolak-balik, habis waktu, melelahkan, dan tidak bisa santai seperti ini, karena kita harus antri di bank,” jelasnya.
Sebab masih manual, sebutnya, dia pernah membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dengan uang pribadi atas pembelian ATK. Pasalnya, dalam pembayaran pembelian ATK yang dilakukan satu bidang program secara tunai, dan anggaran yang diajukan belum termasuk PPN.
“Rupanya nilai yang diajukan itu belum termasuk PPN, bagian program juga cuek, ya mau tak mau saya bertanggungjawab dengan duit pribadi,” ungkap suami Mitri Yeni itu.
Kini, lanjut pria tiga anak ini, semuanya sudah berubah, semuanya sudah dengan digitalisasi dan di ujung jari. Salah satunya, melalui aplikasi Nagari Cash Management (NCM) yang bisa mentransfer nilai dana kegiatan hingga di atas Rp100 juta tanpa harus ke bank yang bersangkutan.
