kabarin.co – Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo menjelaskan sikap reakstifnya untuk meminta klarifikasi dan bahkan mengancam seorang wanita berinial VKL ke Kepolisian.
Tjahjo menilai hal itu dilakukan karena tak ada pihak yang meminta klarifikasi dan melaporkan VKL ke pihak berwajib atas orasinya yang mengkritik Presiden Joko Widodo.
Ini Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo Ancam Polisikan Pengkritik Jokowi
“Loh karena saya tunggu enggak ada relawan yang protes (melaporkan),” kata Tjahjo dikutip dari Kompas.com, Jumat kemarin (12/5/2017).
Tjahjo membantah tebang pilih kepada para pengkritik Presiden Jokowi. Walaupun banyak para pengkritik yang justru dinilai publik lebih kasar perkataannya kepada pemimpin negara.
“Loh kenapa? Yang lain kan juga diproses. Rizieq Shihab ada yang laporkan di Polda. Buni Yani juga diproses,” kata dia.
Maka dari itu, Tjahjo menegaskan, sebagai bagian dari pemerintah Presiden Jokowi. Ia memiliki hak untuk meminta klarifikasi dan juga mengancam VKL juka permintaannya tak dikabulkan.
“Ini kan menyangkut rezim pemerintahan Jokowi. Saya sebagai Mendagri wajib dong. Karena tidak ada masyarakat lain yang memprotes, yang mengadukan (VKL ke Kepolisian,” tegas dia.
Terlebih, kata dia, pihak Kepolisian tidak dapat memproses orasi VKL yang dinilainya memfitnah Presiden Jokowi. Jika tidak ada laporan yang masuk ke Kepolisian.
“Lah kepolisian kan tidak bisa menggugat kalau tidak ada yang mengadukan,” katanya.
Diketahui, dalam sebuah video yang beredar, VKL mengatakan bahwa rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah rezim yang lebih parah dari rezim pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Hari ini membela Ahok karena, bahwa ini adalah keadilan yang diinjak-injak. Rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY,” ujar VKL dalam video tersebut. (epr/kom)
Baca Juga:
Mendagri Geram, Pendukung Ahok Sebut Rezim Jokowi Lebih Parah dari SBY
Divonis Dua Tahun Penjara, Mendagri Segera Nonaktifkan Ahok
Mendagri: Kampanye Pilkada DKI Putaran Kedua, Ahok Tak Perlu Cuti
