kabarin.co – Jakarta, Kebijakan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan melanjutkan reklamasi menimbulkan banyak tentangan. Mulai dari nelayan, mahasiswa, aktivis Jaringan ProDem sampai netizen mengecam pernyataan keputusan itu.
Menurut Jaringan Aktivis ProDem dalam pernyataannya Jumat ini (16/9), penyataan Luhut itu membuat bencana bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan malapetaka bagi negara. Inilah Sembilan kesalahan Luhut yang beredar di kalangan netizen (media sosial) :
- Beraksi Melampaui Presiden : menentang pernyataan presiden untuk tidak dikendalikan oleh swasta
- Menyakiti Hati Nelayan : memunggung laut dengan menghilangkan area tangkap nelayan
- Perusak Lingkungan :melanjutkan reklamasi yang sudah terbukti akan merusak ekosistem Teluk Jakarta
- Mendukung dan Melindungi Korupsi : proyek reklamasi Pulau G diselimuti kasus Grand Corruption
- Melecehkan Pengadilan : putusan Pengadilan/PTUN, reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan
- Melanggar UU Pesisir dan Pulau-pulau kecil : tidak adanya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai dasar kebijakan pemanfaatan ruang di pesisir
- Melanggar prinsip kehati-hatian : melanjutkan reklamasi yang sudah banyak dipastikan akan menimbulkan kerusakan.
- Tidak Transparan : Tidak membuka data-data tim komite diduga membuat keputusan secara sepihak yang menguntungkan pengusaha
- Mengkhianati poros maritime dan negara kepulauan : membangun pulau palsu menggusur nelayan tradisional.(indonesiapolicy)
Baca Juga:
Jokowi Diminta Memberikan Sanksi Terhadap Luhut
Luhut Disebut Akomodasi Kepentingan Koruptor dalam Reklamasi
