kabarin.co – Jakarta, Menjabat sebagai pembina Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), posisi Kapolda Jawa barat Anton Charliyan dipertanyakan. Apalagi terkait dengan bentrokan yang terjadi antara FPI, LPI dengan GMBI.
Anggota DPR Komisi III Nasir Djamil mengatakan, seharusnya Kapolri mengambil sikap atas perseteruan dua ormas tersebut. Melihat posisi Kapolda Jabar menjabat sebagai pembina GMBI, menurut Nasir, sebaiknya Irjen Anton Charliyan dicopot.
“Seharusnya polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani kok kesannya tukang adu domba, itu kan informasi yang beredar di masyarakat. Karenanya harus diperiksa oleh Propam, dan karena diperiksa dia harus dinonaktifkan, apakah sebulan atau setengah bulan,” ucapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Nasir menyebutkan, apabila pengeroyokan tersebut memang dilakukan oleh Ormas GMBI dan Irjen Anton sebagai pembinanya, maka Kapolri sebaiknya jangan segan-segan untuk mencopotnya sebagai Kapolda Jawa Barat.
“Sebenarnya sih tidak ada masalah walaupun sekarang belum ada juga legalitas bahwa pimpinan Polri atau pimpinan polisi itu bisa jadi dewan pembina di ormas ini. Jadi, ketua umum di ormas ini, karena belum ada legalitasnya,” paparnya.
Tak hanya itu, saat ini harus ada aturan atas dua jabatan yang dimiliki pihak kepolisian. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi hal-hal seperti ini.
“Kalau seorang pimpinn Polri mulai dari Polres, Polda smpai Mabes Polri itu menjadi ketua ini, ketua itu, itu harus ada aturan mainnya, harus dipilah pilih, jangan sampai sembarangan, akibatnya kan seperti GMBI itu kan jadi bumerang juga buat Kapolda Jawa Barat itu sendiri,” tutupnya. (epr/oke)
Baca Juga:
Konflik FPI-GMBI, KAHMI Minta Irjen Pol Anton Charliyan Minta Maaf
Besok, 5.000 Massa FPI Akan Demo di Mabes Polri Untuk Menuntut Kapolda Jabar di Copot
