kabarin.co – Deputi Staff Kepresidenan Jaleswari Pramodharwardani mengatakan Presiden Joko Widodo terus melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia di Papua.
“Penyelesaian masalah HAM di Papua, itu tergantung pada kepemimpinan (leadership), dan kami memiliki presiden yang sangat aware (peduli) ke Papua,” kata Jaleswari, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Inggris, Minggu (10/2 / 2016).
“Jarang sekali publik tahu bahwa sebenarnya itu terus dibahas dan tidak berhenti,” katanya.
Deputi Staf Kepresidenan Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia menceritakan di balik layar ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Papua pada Desember 2015.
Pada saat itu, Presiden Jokowi memanggil para pemimpin agama untuk berkonsultasi mengenai rencana kunjungan ke Papua. Presiden ingin melihat secara langsung kondisi Masyarakat di Papua.
“Waktu itu adalah pertama kalinya Presiden Jokowi mengatakan tentang pembebasan tahanan politik dan langsung merespon dengan memanggil Panglima TNI, Kapolri dan Menkumham,” kata Jaleswari.
Presiden Jokowi, menurut dia, juga sangat berkomitmen untuk menyelesaikan situasi yang kompleks yang terjadi di Papua.
Namun, menurut Jaleswari, media massa sangat jarang memberitakan mengenai pengembangan perbaikan persoalan masalah Papua.
“Saya berbicara dengan Menteri Koordinator Politik (Wiranto) untuk menanyakan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Saya pikir masyarakat harus tahu bahwa ini terus berjalan, hanya pada tingkat media masalah ini tidak terlalu dikapitalisasi untuk konsumsi publik,” dia berkata.
Dalam diskusi di Papua juga dihadiri oleh Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, peneliti Papua UGM Bambang Purwoko, dan mahasiswa doktoral University of Oxford Willem Bird.
Diskusi Papua merupakan bagian dari rangkaian acara International Convention Indonesia atau Scholars International Convention Indonesia Mahasiswa (ISIC) pada tahun 2016 di Birmingham, Inggris.
Hasil diskusi ini diharapkan menjadi tantangan bagi mahasiswa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua. (MYR/kom)
Baca Juga:
Jokowi Undang 22 Pakar Hukum Untuk Bahas Korupsi Hingga HAM
Jokowi Tegur Menteri karena tidak Menjalankan Pencitraan Indonesia di Dunia Internasional
