kabarin.co, JAKARTA-Koordinator Pusat informasi Relawan Jokowi Panel Barus dalam keterangan tertulisnya mengatakan, “”Dalam negara demokrasi tidak ada larangan bagi tiap warga negara untuk melakukan demontrasi, karena itu adalah bagian dari bentuk aspirasi,”
Namun Panel Barus menilai tidak tepat jika Presiden Jokowi diseret-seret dalam kasus Ahok. “Sungguh tidak relevan mengaitkan wewenang Jokowi sebagai Presiden serta menyeretnya masuk kedalam issue penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok,” katanya.
“Di Indonesia ada 34 Provinsi, yang artinya total ada 34 Gubernur di seluruh Indonesia. Jika setiap pernyataan Gubernur memantul ke Presiden, maka kapan Presiden memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan 250 juta rakyat lainnya,” jelasnya.
Seperti yang telah diberitakan, ratusan ribu umat dan anggota Ormas Islam siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Massa mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus tersebut.
Berbeda dengan sikap relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menganggap bahwa tidak sepantasnya menyeret nama Presiden Jokowi dalam kasus penistaan agama yang diduga oleh Ahok mantan Menkopolhukam Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno justru berpendapat lain.
Mantan Menkopolhukam itu mengatakan seandainya terjadi sesuatu pada saat unjuk rasa 4 November mendatang adalah tanggungjawab presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara.
“Yang mengadu domba rakyat adalah justru pemimpin negara sendiri yang tidak bisa menjaga persatuan bangsa dan tidak mampu memimpin bangsa ini,” kata Tedjo dalam keterangan persnya, Rabu (2/11).
Tedjo yang pernah menjabat menteri Jokowi selama 10 bulan ini mengatakan semua orang tahu bahwa umat muslim Indonesia tidak memusuhi agama dan etnis lain.
“Tapi ingin agar Ahok yang telah menista Alquran diproses hukum, namun selalu dilindungi oleh pemerintah,” ujarnya.
Kata Tedjo walaupun para ulama telah dipanggil ke istana, itu sudah terlambat untuk meredam aksi demo karena tetap tidak mengubah niat para umat muslim untuk membatalkan demo dan tuntutannya.
Ia melanjutan, dalam kasus ini Presiden Joko Widodo mengalami dilema dan seolah tersandera. Sementara kasus Ahok terus bergulir membesar bak bola salju.
Seharusnya kata Tedjo mantan Walikota Solo itu tidak membela kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tj Purnama.
“Apapun alasannya, mengapa stabilitas keamanan dikorbankan hanya untuk membela seorang Ahok,” tegasnya. (mfs)
Baca juga:
Polisi Menyamar Pakai Sorban Putih, Pengamat: Jangan Jadi Provokator!
Lagi-lagi Ahok Didemo Warga, Akhirnya Dievakuasi Pakai Angkot
Maklumat Kapolda Metro Jaya Terkait Aksi Bela Islam 4 November 2016
