kabarin.co – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan Ibu Kota harus dipindah ke luar Pulau Jawa, mengingatkan Kota Jakarta sudah sangat padat dan rawan bencana.
Hak tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas membahas ‘Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota’ di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019), yang dihadiri para menteri.
Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, ada tiga alternatif lokasi yang mengemuka dalam rapat tersebut, namun Jokowi memilih alternatif terakhir.
“Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden (Jokowi) memilih alternatif ketiga yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa,” kata Bambang usai rapat.
Bambang menjelaskan, alternatif pertama yang dibahas dalam ratas itu yakni Ibu Kota tetap di Jakarta, tapi daerah seputaran Monas akan dijadikan kantor-kantor pemerintahan.
“Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah,” jelasnya.
Sedangkan, alternatif kedua, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta, tapi masih berada di radius 50-70 km dari Jakarta. Menurut Bambang, konsep ini mencontoh Malaysia.
“Opsi ini tentunya menarik ada beberapa wilayah yang barangkali cocok. Tapi masalahnya adalah kita bicara tidak hanya Jakarta. Arahan Presiden hari ini, jangan hanya bicara mengenai Jakarta, bicara juga mengenai Pulau Jawa karena penduduknya 57 persen penduduk Indonesia,” jelasnya.
Lanjut Bambang, alternatif ketiga adalah memindahkan ke Luar Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan Timur Indonesia.
“Dan ini sudah dilakukan misalkan di Brasil, Korea, dan juga di Kazakhstan yang pindah kota secara dari satu wilayah ke wilayah lain,” tandasnya. (epr/oke)
Baca Juga:
Kadin Nilai Perpindahan Ibu Kota Belum Mendesak
