kabarin.co-Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menunda pembaharuan Alat Utama Sitem Persenjataan (Alutsista), pasalnya Kemenhan terimbas kebijakan pemangkasan anggaran.
Kebijakan pemangkasan anggaran oleh Kementerian Keungan membuat sejumlah kementerian terpaksa menunda dan menghapus beberapa program.
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan sektor pertahanan mendapatkan pengurangan sekitar Rp 2,8 triliun pada periode pertama pengurangan anggaran. Untuk periode kedua, Kementerian Pertahanan juga mendapat potongan anggaran.
Menurut pengakuan Menteri Pertahanan, pemotongan anggaran itu menjadi alasan penundaan pembaruan alat utama sistem pertahanan (Alutsista).
“Ya kena semua. Sekarang ini berapa triliun lagi gitu setelah kemarin Rp 2,8 triliun. Jadi kita akhirnya menunda beberapa pembaruan Alutsista,” ujar Ryamizrad di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Selasa (23/8).
Meski ia mengaku pemangkasan anggaran tak akan menggangu pembelian Alutsista namun, ia mengakui harus menunda proyek tersebut. “Bukan nggak beli, tapi ya harus kita tunda pada periode berikutnya. Mudah-mudahan ekonomi membaik nanti kita benahi lagi,” ujar Ryamizard seperti dikutip Republika.
Akibat pemangkasan anggaran tersebut, Ryamizard mengatakan memang harus melakukan beberapa penghematan serta membuat skala prioritas.
Salah satu yang tetap ia prioritaskan adalah kesejahteraan para prajurit, hal ini tak bisa diganggu gugat karena sangat berpengaruh pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang penting kesejahteraan masyarakat. Tentara kan juga masyarakat dan bekerja untuk masyarakat kan. Jadi itu yang prioritas,” ujar Ryamizrad.
Sebelumnya pada februari lalu Presiden Jokowi berjanji akan menaikkan anggaran untuk pertahanan menjadi 1,5 Persen dari PDB. Syaratnya pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar minimal 6 persen.
“Ke depan kalau pertumbuhan ekonomi bisa naik paling tidak di atas 6, akan muncul angka 1,5 % dari PDB dan ini adalah sebuah angka yang besar. Perhitungan saya tadi kurang lebih bisa mencapai Rp 250 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar rapat masalah penguatan TNI, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Presiden mengingatkan, angka-angka itu harus mulai diantisipasi dari sekarang. Artinya, harus ada perencanaan yang matang, betul-betul matang, betul-betul detil, betul-betul terinci, sehingga anggaran dan uang itu dipergunakan dengan baik, tepat guna dan juga terdesain dari awal.(mas)
