kabarin.co – Dewan Pertimbangan Presiden (WatimPres) sibuk rapat di Istana Negara, Jakarta, tadi sore (5/10). Ada beberapa agenda dibahas dalam rapat itu, rencana laporan dan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, soal reklamasi dan rencana mundurnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Susi menentang pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, reklamasi dan pelurusan sungai yang menyebabkan banjir Jakarta. Menurut Susi, reklamasi bisa membuat wilayah daratan semakin panjang, sehingga pergerakan aliran air dari hulu ke hilir semakin lambat. “Kalau kita orang lingkungan hidup, dengan semua pembangunan Jakarta ini, terutama tata kelola air, kami sih bilang Jakarta banjir, ya, tidak aneh,”katanya.
Menurut Susi, program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meluruskan sungai-sungai membuat aliran air menjadi cepat. Di sisi lain, reklamasi justru membuat jarak pantai semakin jauh. Belum lagi, daerah aliran sungai yang terjadi sedimentasi membuat luas sungai menjadi sempit. Akibatnya, air yang tertahan meluap dan mengakibatkan banjir. “Memangnya air berkurang setiap tahun? Tidak. Air tetap sama tiap tahun datangnya. Tapi permukaan dasar sungai naik, berarti daya tampung air kurang,”ujarnya.
Susi dituding mendua dalam soal reklamasi. Di Teluk Benoa, tampak mendukung reklamasi. Padahal di Bali, Susi dalam tekanan dan ancaman taipan rakus proyek reklamasi itu. Hal ini berkaitan juga bisnis Susi di bidang perikanan.
Sisi lain Susi mau mundur, karena merasa tak programnya, tak didukung Presiden. Jokowi dianggap menyimpang dari program nawacita yang berkaitan dengan kemaritiman. Apalagi setelah menempat kolega bisnis anaknya, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Luhut lah memanen keuntungan dari para taipan, dengan meneruskan rencana reklamasi. Nah, Jokowi, malah sepakat dengan usulan Luhut itu. Susi merasa dikhianati oleh dua pria itu. “Saya ingatkan supaya jangan ada adu domba. Sebagai menteri, kami jalankan satu visi dan misi, yaitu visi misi Presiden,”katanya.
Susi akan mundur, kalau Luhut masih ditempatkan di Menteri Koordinator Kemaritiman. “Mending saya keluar saja. Saya akan pulang saja ke Pangandaran,” ujarnya. Kalau demikian keputusan Susi, yang tentu akan senang jingkrak-jingkrak ya, Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Jokowi harus memilih, yang memang kerja…kerja…kerja kayak Susi, bukan yang hanya menanduk, mengambil keuntungan saja, Luhut. (indonesiapolicy)
Baca Juga:
Luhut vs Susi, Purnawirawan Siap Beking Menteri Perikanan
Lanjutkan Reklamasi, Luhut dan Ahok Tunjukkan Arogansi Kekuasaan
Luhut akan Membawa Bencana bagi Jokowi dan Malapetaka bagi Negeri Ini
ProDem: Jokowi Diam, AHok dan Luhut Merajalela
