Yang lebih parahnya banyak unsur niniak mamak , tokoh masyarakat yang tidak hadir. Padahal pada dasar dan hakekatnya buruan itu adalah milik ninik mamak yang diwariskan kepada anak kemenakan.
Dengan begitu belasan ninik mamak menyatakan bahwa musda yang digelar itu tidak sah.
” Kami sepakat menolak hasil dari musda tersebut. Ini guna menghindari perpecahan Porbbi di Padang Pariaman yang selama ini sangat kental dengan kekompakannya,” sebut salah satu ninik mamak diamini ninik mamak lainnya. Dalam rapat itu juga hadir beberapa muncak rajo perwakilan kecamatan beserta Jajaran.
Sementara itu, Maymuspi Ketua Porbbi Padang Pariaman yang masih aktif sebelum jadwal musda mengatakan ia sendiri tidak ingin Porbbi Padang Pariaman terpecah belah apalagi disusupi kepentingan politik tertentu.
Untuk itu, ia sangat setuju dengan apa yang disampaikan para ninik mamak. Karena buruan itu adalah turunan dari ninik mamak. Selaku anak kemenakan tentunya setiap ninik mamak harus dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil organisasi. Apalagi itu menyangkut persoalan buruan di tengah masyarakat.
