Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi mengatakan dalam pengelolaan hutan Pemprov Sumbar menyebutkan masyarakat yang mendapatkan izin kelola hutan mengalami peningkatan.
Pendapatan petani hutan ini bertambah seiring dengan adanya alokasi anggaran dan kebijakan yang mendukung petani sekitar hutan.
Ia menyebutkan fasilitasi perhutanan sosial juga memungkinkan bagi petani untuk mendapatkan akses penambahan modal serta pelatihan dan pendampingan usaha.
“Kami melakukan survei pendapatan tani hutan melalui statistik. Pada tahun 2020 pendapat rata-rata petani 1,5 juta. 2021, survey 1,7 juta. Tahun 2023 naik menjadi 2,3 juta,” kata Yozarwardi.
Menurutnya, peluang pendanaan iklim memungkinkan bagi masyarakat untuk mengakses modal dalam mengelola perhutanan sosial.
Praktik ini dirasakan oleh masyarakat di Lanskap Bukit Panjang Rantau Bayur Kabupaten Bungo. Insentif melalui pembayaran imbal jasa lingkungan (payment for ecosystem services/PES) penyerapan karbon.
Sementara Koordinator Program KKI Warsi, Emmy Primadona mengatakan masyarakat sudah mendapatkan manfaat yang dinikmati.
