Kemudian tanggal 19 Februari 2021, 4 Maret 2021 dan 5 Maret 2021, padahal diketahui terdapat pemberitahuan dari Asisten III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pariaman Yulidarmi,
jika lahan tersebut merupakan aset Pemda Kabupaten Padang Pariaman.
Akibat perbuatan SF dan YH, negara mengalami kerugian keuangan negara hingga Rp27 miliar sesuai audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar serta memperkaya 10 orang penerima ganti rugi sebesar kurang lebih Rp9 miliar rupiah.
(*)
BMKG memprediksi bahwa kondisi cuaca terik ini akan terus berlangsung hingga seminggu ke depan. Masyarakat…
Menanggapi keluhan tersebut, Anggit Kurniawan Nasution, calon Wakil Bupati Pasaman nomor urut satu dari pasangan…
Pasaman, Kabarin.co — Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten…
“Selagi itu dalam batas kemampuan kami, mengapa tidak membantu? Kami tidak perlu menunggu hingga terpilih…
“Putus sekolah adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Kami percaya bahwa dengan…
Salah seorang tokoh masyarakat setempat yang juga niniak mamak H. Syaiful Amri dt. Basa mengucapkan…
