Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dengan dana yang ada, Pemprov hanya mampu membuka formasi untuk 1.200 tenaga honorer, sementara jumlah total tenaga honorer mencapai lebih dari 4.000 orang,” kata Muhidi.
Oleh karena itu, proses penataan tenaga honorer akan dilakukan secara bertahap. Muhidi berharap pada tahun 2028, seluruh tenaga honorer di Sumbar sudah berstatus ASN.
“Kita terus berusaha agar tenaga teknis ini dapat terakomodasi, meskipun membutuhkan waktu. Harapan kami, pada akhirnya tidak ada lagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan kejelasan status,” tutupnya. (***)
