Gubernur juga menyebutkan, bahwa sistem perizinan di negara-negara maju bisa lebih tertib karena berbasis data yang akurat. Di mana jika ada ketidaksesuaian antara data dan kondisi di lapangan, maka sanksi tegas akan diberlakukan. Hal ini, menurutnya, bisa menjadi pelajaran bagi Sumbar agar lebih disiplin dalam pengelolaan data.
“Kita sering menghadapi kendala dalam pengelolaan data. Salah satunya karena kurangnya kedisiplinan. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka perencanaan pun bisa meleset,” ungkapnya lagi.
Selain itu, Gubernur menekankan agar para Kepala OPD lebih serius dalam memastikan validitas data. Ia juga mengingatkan agar saat bertugas ke Jakarta, para Kepala OPD agar berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menjamin maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Dana bagi hasil harus berbasis data yang akurat. Kita juga tentu berharap BPS lebih cepat dalam merilis data agar dapat segera dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Akurasi data penting dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja daerah.
