Majelis hakim menetapkan bahwa HTI terbukti ingin mengganti sistem pemerintahan yang sah di Indonesia serta berdakwah secara terbuka mengampanyekan pembentukan negara khilafah.
Sidang yang berlangsung selama sepuluh bulan itu berawal dari terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas yang berisi segala larangan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (arn)
Baca Juga:
Gugatan Ditolak PTUN, HTI Tetap Dibubarkan
Karena Membela HTI, Popularitas Yusril Naik, Bakal jadi Kuda Hitam?
Sidang praperadilan sudah melalui beberapa tahapan yakni, mulai dari penyampaian gugatan pemohon dari kubu Pegi…
Seperti pada HUT Ke-77 Bhayangkara, Polri juga menggelar wayang kulit dengan lakon “Wahyu Cakraningrat”. Kemudian,…
“Per tanggal 1 Juli [saya] mengajukan pengunduran diri secara lisan. Surat disampaikan kemarin ke Menkominfo,”…
Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk…
(*) Baca Juga : Alumni 26 Siap Bersinergi untuk Pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Jakarta
Semuel telah menjabat sebagai Dirjen Aptika Kominfo selama hampir delapan tahun, mengawasi proses transformasi digital…
