Majelis hakim menetapkan bahwa HTI terbukti ingin mengganti sistem pemerintahan yang sah di Indonesia serta berdakwah secara terbuka mengampanyekan pembentukan negara khilafah.
Sidang yang berlangsung selama sepuluh bulan itu berawal dari terbitnya Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas yang berisi segala larangan kegiatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (arn)
Baca Juga:
Gugatan Ditolak PTUN, HTI Tetap Dibubarkan
Karena Membela HTI, Popularitas Yusril Naik, Bakal jadi Kuda Hitam?
– Silver: Nova Sinambela (Kontan) – Bronze: Yesi Deswita (Haluan Padang) – Features: – Gold:…
“Posisi Irwasum secara de jure sudah digantikan oleh Bapak Dedi Prasetyo. Namun, pelantikannya akan menunggu…
“Pak Jenderal Agus Andrianto mendapatkan promosi sebagai Menteri dan pangkat Jenderal Penghargaan,” ungkapnya. Sebagai bentuk…
Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri menjelaskan, dana sebesar Rp36.860.289.000 yang diblokir berasal dari layanan penyedia jasa…
Diskusi berlangsung interaktif, dengan antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang menunjukkan ketertarikan mereka melalui tanggapan…
Terdapat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek (1-2 tahun) antara lain berupa…
