Sejumlah lembaga tinggi negara bisa dihilangkan seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), otonomi daerah yang bisa dihapus kembali, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial bisa dihapus kemudian Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bisa dihidupkan kembali.
“Dan presiden juga bisa dipilih berulang kali tanpa batas. Pemikiran ini berlawan dengan reformasi,” ujar Amien.
Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada catatan gembira soal demokrasi yang bertumbuh kembang di era reformasi. Bahwa bangsa Indonesia semakin demokratis dan kekuasaan dibatasi meski tetap disayangkan kasus korupsi dan kemiskinan tidak berubah signifikan.
“Saya melihat grafik demokrasi Indonesia meningkat dan semakin bagus sementara grafik kemiskinan dan kesejahteraan cenderung menurun,” kata Mardani.
Berdasarkan hasil survei Indobarometer, persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menghantui Reformasi. Lebih dari 35 persen responden menyebut persoalan itu sebagai agenda utama Reformasi yang tidak ada perubahan signifikan. (arn)
