“Adalah hak tim sukses Prabowo-Sandi memboikot Metro TV jika menurut pandangan mereka kerap merugikan Prabowo-Sandi,” kata Ujang di Jakarta, Minggu (4/11) malam.
Lebih lanjut, Ujang menjelaskan, perkembangan media massa di Indonesia kebablasan terutama setelah era Reformasi. Prinsip kebebasan pers dinilai berlebihan dengan munculnya konglomerasi media yang dimiliki oleh sejumlah pebisnis kuat. Akibatnya, para pebisnis itu bisa menentukan arah pemberitaan.
“Persoalan netralitas media ini harus dikembalikan ke penegakan hukum. Dalam hal ini Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia,” ujar Ujang.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan isu pemboikotan Metro TV memang telah menjadi bahasan rapat internal BPN. Sejauh ini, kata dia, memang ada instruksi dari BPN untuk tidak melayani wawancara maupun menghadiri acara televisi yang bersangkutan.
“Persoalan ini sebenarnya baru di internal kami (BPN), tapi karena sudah viral maka saya katakan Metro TV sebaiknya kembali netral dan memegang etika jurnalistik. Kami benar-benar merasakan pemberitaan yang tidak berimbang, karena kalau tidak, kenapa juga kami boikot,” ujar Andre saat dihubungi redaksi Kabarin.
