Andre lantas mengusulkan kepada pimpinan Komisi VI agar anggaran KPPU bisa ditingkatkan. Ia juga mengusulkan undang-undang yang mengaturnya akan dibahas di Prolegnas 2022 setelah membahas UU BUMN.
“Saya Andre Rosiade, Komisi VI Partai Gerindra, mendukung anggaran KPPU untuk ditingkatkan, dan tahun depan mas Bimo (Aryo Bimo/Pimpinan Komisi VI), saya usulkan, undang-undangnya kita bahas juga di prolegnas tahun 2022, setelah selesai membahas UU BUMN. Sekali lagi, teman-teman KPPU punya nyali,” tutur ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sebelumnya diberitakan KPPU menjatuhkan denda Rp 22,3 miliar kepada PT Conch South Kalimantan Cement. Hal tersebut dilakukan karena terbukti melakukan monopoli pasar dengan cara menjual rugi semen yang diproduksinya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur mengatakan PT Conch South Kalimantan Cement melanggar Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka penjualan semen jenis portland composite cement (PCC) di Kalimantan Selatan.
