kabarin.co – Polemik kasus PT Freeport Indonesia yang semakin berlarut-larut dengan pemerintah Republik Indonesia membuat geram Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai.
Pigai menuding bahwa Pemerintah dan Freeport sama-sama perampok.
Menurut lansiran rmol.co bahwa perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Amungme di wilayah sekitar tambang PT Freeport Indonesia, masih menjadi pertanyaan serius.
Bahkan, kritik dari Komnas HAM kepada Pemerintahan Pusat (PP) sejak tahun 2015 tidak pernah direspon positif. Termasuk satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab.
“Saya hanya ajukan satu pertanyaan. Tentang kontrak bisnis, antara pemerintah pusat dengan masyarakat Amungme yang hidup di sekitar (tambang) Freeport,” ungkap salah satu komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, Jumat (3/3) malam.
Perspektif dari Komnas HAM itu disampaikan Pigai saat menjadi salah satu narasumber peluncuran buku “Papua Minta Saham” karangan Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omangen di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
