“Jangan sampai NKK BKK hidup kembali, tolong jangan cara – cara Orba dihidupkan lagi, saya berharap Presiden bijak melihat persoalan ini. Lebih baik tetap di Kemenristek Dikti, tapi lebih transparan dan bertanggungjawab, daripada ditarik ke Presiden,” pungkasnya.
Untuk diketahu, pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan hasil komunikasi Mensesneg dengan Presiden dan Menristek Dikti mengenai penentuan akhir rektor berada di tangan Presiden, Kamis (1/6/2017).
Berlaku demikian lantaran pemerintak khawatir timbulnya ideologi selain Pancasila menyusup ke dunia kampus. Tjahjo kemudian menjelaskan bagaimana ada dekan yang menganutu paham paham Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan terbongkar saat akan dilantik sebagai pimpinan perguruan tinggi.
Tapi usai ramai ditanggapi publik, Tjahjo kemudian menyatakan bahwa rektor tidak dipilih Presiden melainkan dikonsultasikan terlebih dulu ke presiden.
Konsultasi dilakukan lantaran posisi rektor dipandang strategis dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran mahasiswa.
