kabarin.co – PDI P perjuangan hingga saat ini belum mengambil sikap terkait polemik kursi pimpinan DPR menyusul ditetapkannya Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, Golkar mempunyai mekanisme dalam penentuan kadernya menggantika Setya Novanto.
Ia mengingatkan, pergantian Ketua DPR menjalani mekanisme yang panjang, mulai pembahasan lingkup internal partai hingga aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).
Setya Novanto Tersangka, PDIP Singgung Kursi Pimpinan DPR
“Sebagai sesama partai politik pengusung pemerintah kami tidak campur tangan kepada kedaulatan setiap parpol. Karena setiap parpol punya mekanisme, punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri,” kata Hasto di kawasan Jakarta Pusat, Rabu 19 Juli 2017.
Dia menyatakan, partainya tetap menghormati proses hukum terhadap Setya sampai menunggu keputusan tetap. Tapi, Hasti menegaskan pergantian pimpinan DPR harus mengacu niat partainya dalam merevisi UU MD3.
