kabarin.co – Penyelenggara pemilu mendalami peluang untuk memperluas cakupan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi pada tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5) menewaskan 13 orang. Kejadian itu membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berniat menyertakan ancaman bom dan terorisme dalam proses pembahasan dan penyusunan IKP 2019.
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan kekerasan dan teror merupakan ancaman tersendiri bagi kontestasi Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Menurut dia, korelasi terorisme dengan ancaman terhadap Pemilu tidak terlalu kuat, tapi potensi gangguan dan ancaman nyawa bisa muncul sewaktu-waktu di dalam tahapan pemilu tersebut.
Terorisme Bukan Ancaman bagi Pilkada dan Pemilu
“Sebentar lagi akan ada distribusi logistik Pilkada. Kita tentu tidak ingin ada sabotase dan radikalisme di dalam proses tersebut,” kata Abhan dalam konferensi pers di Bawaslu Pusat, Minggu (13/5).
“Imbauan kami tetap saja bagaimana kita menjadikan Pilkada 2018 dan Pemilu 2018 damai serta berintegritas,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan ancaman teror memang sangat mengganggu semua proses tahapan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. Namun, kata dia, negara harus hadir dalam kondisi mencekam dan ketidaknyamanan karena salah satu esensi demokrasi adalah keamanan dan kenyamanan masyarakat terjamin.
“Memang sebuah peristiwa teror tidak bisa dikaitkan langsung dengan Pilkada tapi memberikan rasa aman bagi warga negara itu penting di dalam proses demokrasi,” kata Afif.
Afif juga menyinggung IKP 2019 yang kini sedang dipetakan Bawaslu. Bahwa di dalamnya terdapat segala sesuatu yang berpotensi datang mendadak. Pelajaran terpenting dari peristiwa teror di Surabaya, kata dia, adalah peta kerawanan bisa saja berubah-ubah di mana daerah yang sempat dinyatakan aman dan tenang bisa saja telah jadi target teroris.
“Artinya peta kerawanan yang sempat kita petakan kembali dikaji ulang. Mungkin saja ada perubahan tapi harus diketahui bahwa daerah tenang belum tentu aman. Di sini kita perlu lebih cerdas dan reaktif.”
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan Kepolisian belum menemukan ancaman teror terhadap Pilkada serentak 2018. Artinya Polri masih mengikuti IKP Bawaslu terkait Pilkada yang di dalamnya menyebut sejumlah persoalan sebagai kerawanan seperti politik uang, netralitas ASN serta TNI/Polri atau politik identitas.
“Dari awal kita sudah antisipasi kerawanan Pilkada. Kita memang sudah siapkan prediksi berbagai ancaman termasuk di dalamnya terorisme,” kata Setyo Wasisto. (arn)
Baca Juga:
Polisi yang Disandera Napi Terorisme Dibarter dengan Makanan
Menko Polhumkam Penanganan Terorisme Membutuhkan Kemampuan Khusus
Kepala BNPT Mengatakan Terorisme Banyak Pengaruhi Anak-anak Melalu Sosial Media
