kabarin.co – Jakarta, Ahkirnya terungkap siapa yang menginginkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Mantan wakil ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno dan Taufiq Effendy mengakui bahwa komisinya yang menginginkan proyek e-KTP memakai rupiah murni. Tapi, Teguh mengaku tak ingat siapa anggota Komisi II DPR yang pada saat itu mengusulkan ketika rapat dengan Kemendagri.
“Tapi, pembahasan saat itu arahnya menggunakan rupiah murni,” ujar Teguh saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3).
Teguh menuturkan, sempat saat rapat kerja dengan Kemendagri hampir seluruh anggota Komisi II DPR sepakat menggunakan dana dalam negeri.
Pasalnya, kata Teguh, proyek terkait data kependudukan sangat penting jadi harus memakai anggaran yang bersumber dari dalam negeri atau APBN. “Saya tidak ingat siapa yang menyarankan tapi komisi arahnya demikian karena waktu itu muncul pembahasan bersama jadi kami lebih melihat aspek keamanan,” katanya.
Karenanya, disepakati untuk anggaran e-KTP tidak meminjam ke luar negeri. “Karena dikhawatirkan akan mengancam aspek keamanan dan kerahasiaan negara,” jelasnya.
Dalam persidangan sebelumnya, mantan Mendagri Gamawan Fauzi membantah dia yang mengusulkan sumber pembiayaan e-KTP dari APBN. Dia menuturkan, yang meminta agar proyek ini didanai APBN adalah DPR dan Mendagri sebelumnya yakni Mardiyanto. (epr/jpnn)
Baca Juga:
Di Sidang e-KTP, Teguh Juwarno Bantah Terima Uang e-KTP
KPK Akan Ungkap Nama-Nama ‘Besar’ Penerima ‘Jatah’ Korupsi e-KTP di Sidang
