Selain itu, lantaran usia suku cadang dan sistem elektronik pada mobil sudah lebih dari 10 tahun akan sulit diperbaiki. “Dari pihak pabrikannya sudah berkali-kali memberitahu, memberi nasehat kalau terjadi sesuatu, sulit diperbaiki,” katanya.
Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menilai rencana pembelian mobil mewah untuk presiden dan para menteri sebagai bentuk pemborosan. “Saya menolak rencana pembelian mobil mewah para pejabat negara yang memboroskan APBN, merugikan rakyat,” kata Pipin dikutip dari Tempo, Kamis, 22 Agustus 2019.
Pipin menyatakan, pemerintah harusnya berempati dengan kondisi rakyat saat ini. Karena masih banyak korban bencana alam yang rumahnya belum kembali dibangun, banyak fasilitas umum yang rusak, seperti jalan, jembatan, dan sekolah di daerah-daerah. Sehingga, kata Pipin, lebih baik dana untuk mobil dinas menteri dialokasikan untuk hal tersebut. (epr/tem)
Baca Juga:
Pemerintah Kucurkan Dana Rp 147 Miliar Untuk Mobil Dinas Baru Menteri
PAN Minta Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Dievaluasi
Kritik Anggaran Mobil Baru Menteri Rp147 M, Roy Suryo: Lebih Baik Pakai Rental
