kabarin.co – Bentuk serius untuk ciptakan tingkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terbukti berkualitas lewat proses efektif dan efisien, Kepala BNPT Komjen Pol Drs Suhardi Alius MH deklarasikan dan resmikan tim Reformasi Birokrasi di BNPT.
kegiatan yang diikuti pejabat eselon I, II, III, IV dan PNS yang ada di BNPT diadakan di kantor BNPT yang ada di Gedung Kantor Kementerian Jakarta, Senin (23/1). Deklarasi tim ini ditandatangani Penetapan Kinerja Eselon I dan Ketua Pokja Reformasi Birokrasi BNPT.
“Sebagai lembaga baru, BNPT menyadari pentingnya pembenahan birokrasi sehingga tugas pokok lembaga pemerintahan berupa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik,” ungkap Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH.
BNPT adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengkoordinasikan instansi tentang penanggulangan terorisme harus sadar pentingnya pembenahan penguatan birokrasi untuk pulihkan kepercayaan publik untuk aspek penegakkan hukum, partisipasi, sampai kerjasama lintas negara.
“Untuk itu saya melihat momentum Reformasi Birokrasi yang menjadi agenda nasional pemerintah harus menjadi bagian penting bagi BNPT untuk melakukan pembenahan sekaligus penguatan di berbagai sektor, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan,” kata mantan Sekretaris Utama Lemhanas RI ini.
Mantan Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat ini akui bahwa beberapa tahun terakhir banyak jadi sorotan untuk proses kinerja hukum di Indonesia yang salah tentang penanggulangan terorisme.
Indonesia garda penanganan terorisme adalah pendekatan secara hukum.
“Tanpa menafikan berbagai kesuksesan besar penanggulangan terorisme melalui penegakan hukum, masih banyak juga narasi sumbang dan kritis yang menyoroti ketidakterbukaan proses hukum dalam penanggulangan aksi terorisme di Indoensia,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini.
Lembaga yang diberi wewenang untuk koordinasikan penangguhan terorisme. BNPT tidak lepas dari sorotan masyarakat.
“Bahkan masih ada sebagian masyarakat yang belum bisa membedakan antara wilayah kinerja BNPT di satu sisi, dan kinerja aparat penegak hukum penanggulangan terorisme di sisi yang lain,” ujar alumni Akpol 1985 ini.
Mantan Wakapolda Metro Jaya jelaskan Reformasi Birokrasi untuk menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan, birokrasi untuk jadi lebih baik. Profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.
“Karena ini merupakan salah satu jawaban strategis dalam menumbuhkan kepercayaan publik dengan proses kerja dan output kinerja lembaga lebih kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok sangat mengharapkan dengan terbentuknya Tim Reformasi BNPT bisa jalankan tugas dengan baik, dan dapat capai sasaran dan target dalam reformasi implementasi Reformasi dan Birokrasi di lingkungan BNPT.
“Saya sangat berharap program reformasi birokrasi di lingkungan BNPT ini dapat menghasilkan perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan budaya kerja bersamaan yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan pada lembaga ini,” urai pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanana (Menkopolhukam) Jenderal TNI Purn Wiranto yang ikut hadir dan berikan sambutan di acara tersebut katakan bahwa dirinya apresiasi langkah yang berhubungan dengan reformasi.
“Kita tahu bahwa BNPT ini merupakan organisasi yang langsung memang berhubungan dengan masyarakat. Yang ditangani itu masyarakat, bukan barang. Masyarakat itu selalu dinamis, apalagi yang ditangani ini adalah terorisme atau teror. Terorisme itu saat ini dinamis sekali, baik teknologinya, strateginya, manusianya, dan cara-cara mereka untuk melakukan teror,” jelas Wiranto.
Mantan Panglima ABRI katakan kalau organisasi tidak reformasi, khilaf, atau terlena, tidak lakukan pembaharuan, organisasi akan tenggelam, reformasi itu harus diikuti kualitas manusia tersebut.
“Saya memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan BNPT sebagai garda depan melawan ancaman-ancaman nyata saat ini, ancaman yang sudah berubah di dunia dimana ancaman kedepan adalah terorisme,” selorohnya.
Wakil Ketua KPK, Situ Simorang, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, akuntabilitas, aparatur, dan pengawasan I Kemenpan dan RB, Ronald Andea Annas.(nap/trb)
Baca Juga:
Kepala BNPT Mengatakan Terorisme Banyak Pengaruhi Anak-anak Melalu Sosial Media
