kabarin.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan surat pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah ditambahkan meterai.
Hal itu tercantum dalam draf Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan kepala daerah.
Draf itu ditambahkan satu ayat. Dalam Pasal 14 ayat 8 disebutkan bahwa meterai dibubuhkan pada perseorangan, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun secara perseorangan atau materai dibubuhkan pada dokumen kolektif per desa, dalam surat pernyataan dukungan dihimpun kolektif per desa.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mempertanyakan alasan KPU mengunakan meterai. Menurut dia, penggunaan meterai akan membuat pembengkakan anggaran yang tidak perlu.
“Kalau pemilu itu harus efektif dan efisien, draf ini jadi tidak sesuai dengan semangat tersebut,” kata Titi dalam acara uji publik rancangan PKPU terkait Pilkada di aula KPU, Jakarta, Senin (18/4/2016).
Titi sempat menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk verifikasi dukungan bakal calon perseorangan. Hasil perhitungannya, bakal calon akan mengeluarkan hingga miliaran rupiah.
“Kalau pakai contoh DPT 7 persen Jakarta itu ada 532.213 orang. Dengan pakai materai Rp 3000 menghabiskan dana Rp 1,5 miliar. Sedangkan kalau pakai materai Rp 6000, menghabiskan dana Rp 3,1 miliar. Walau kolektif per desa akan banyak makan biaya,” kata Titi.
Menanggapi kritik Titi, komisioner KPU Fery Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya akan memperimbangan kembali usulan tersebut.
“Kami akan pertimbangkan efektivitas penggunaan meterai untuk verifikasi,” ucap Fery. (kps)
