Nilai akuisisi disampaikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam penandatanganan nota pendahuluan antara pemerintah Indonesia dan Freeport di Jakarta, hari Kamis (12/07). Pada intinya ada empat kesepakatan.
Di luar divestasi saham 51 persen, disetujui perperpanjangan operasi dua kali sepuluh tahun hingga 2041, pembangunan smelter, dan apa yang disebut sebagai stabilitas finansial.
“Saya sedang mempelajari isu Freeport ini apa benar atau tidak. Nanti kita sampaikan sikap,” kata Zul.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai isu Freeport sebaiknya tidak digunakan untuk bahan kampanye bagi pemerintah. Meskipun kinerja pemerintah itu harus diapresiasi taoi menurut dia isu ini tidak akan mencolok jika digunakan untuk Pilpres.
“Isu Freeport ini berat bagi rakyat karena orang jauh lebih mementingkan kenaikan harga beras, sembako, listrik dan lainnya. Semua itu ada hubungannya dengan melemahnya nilai tukar rupiah,” kata Adi. (arn)
Baca Juga:
Ketua MPR Puji TGB Layak Jadi Capres
Ketua MPR Zulkifli Hasan Berkelakar Aminkan Muhaimin Dilantik Sebagai Wapres
Ketua MPR Zulkifli Hasan: Sepakat Batalkan Perda yang Menghambat Investasi
