Dia menjelaskan, dalam upaya meningkatkan peran BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK terus berupaya agar laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan.
Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun ini, BPK secara bersamaan melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan tahun Anggaran 2021.
Pemeriksaan kinerja ini, bertujuan untuk mengawal salah satu program Prioritas Nasional ke-3, yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.
Ia mengatakan, BPK mengapresiasi upaya Pemprov Sumbar dalam penanggulangan kemiskinan. Namun demikian BPK menemukan permasalahan signifikan yang harus diperbaiki ke depan.
Sementara itu Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, dalam sembilan tahun terakhir, opini terhadap LKPD selalu mendapatkan WTP. Ini tentu sebuah prestasi yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan daerah dilingkup pemerintah daerah.
<span;>”Capaian opini WTP ini , tentu tidak terlepas dari dukungan dan supervisi yang diberikan oleh BPK kepada OPD-OPD dilingkup Pemerintah Daerah, termasuk umpan balik dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD,” ujar Supardi.(*)
