Diketahui, sejak pemerintahan Jokowi pada 2014, belum ada satu pun sosok dari matra laut yang menjadi Panglima TNI.
Dalam periode kepemimpinan Jokowi tersebut, tongkat komando Panglima TNI sejauh ini diisi oleh perwira tinggi yang berasal dari matra darat dan udara.
“Ya bisa jadi salah satu pertimbangannya (rotasi). Saya kira itu salah satu pertimbangannya,” ungkap Pratikno.
Setelah menerima surpres, terdapat sejumlah mekanisme yang bakal dijalankan DPR sebelum memberikan persetujuan terhadap usulan Presiden.
Surpres Jokowi itu akan dibawa ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Selanjutnya, Komisi I DPR bakal menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Yudo.
Setelahnya, DPR akan memutuskan untuk memberikan persetujuan usulan nama Yudo Margono sebagai Panglima TNI.
Mekanisme ini diyakini akan rampung sebelum DPR memasuki masa reses yang dimulai pada 16 Desember 2022.
Perubahan pendekatan konflik Papua
Permasalahan konflik di Papua yang tak kunjung berakhir dianggap menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) dari Yudo Margono sebagai calon panglima TNI.
