“Ini kekacauan nasional, tidak bisa hidup seperti ini. Kami berada dalam ketidakpastian yang mengerikan, ekonomi, vandalisme,” kata salah satu warga Lima, Leonardo Rojas.
Pemerintah Paru sejauh ini sudah memperpanjang keadaan darurat ke enam wilayah, membatasi beberapa hak sipil. Boluarte, pengganti Castillo, juga menolak seruan untuk mengundurkan diri dan mengadakan pemilihan umum.
Dia justru menyerukan dialog dan berjanji untuk menghukum mereka yang terlibat dalam kerusuhan yang mengguncang negara di Amerika Selatan ini.
“Semua kekuatan hukum akan jatuh pada orang-orang yang telah bertindak dengan vandalisme,” kata Boluarte, Kamis.
Beberapa penduduk setempat menuding Boluarte tidak melakukan tindakan apa pun untuk memadamkan protes yang dimulai pada sejak 7 Desember 2022 sebagai tanggapan atas penggulingan dan penangkapan Castillo.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia menuduh polisi dan tentara menggunakan senjata api yang mematikan. Sementara itu, kepolisian Peru mengatakan, para demonstran menggunakan senjata dan bahan peledak rakitan.(pp)
