Ketiga, menuntut kesejahteraan perangkat desa yang purnatugas. Mereka tak mendapatkan pensiunan setelah menyelesaikan tugasnya. Oleh sebab itu, PPID menuntut agar perangkat desa mendapatkan kejahteraan purnatugas. Keempat, menuntut masa jabatan perangkat desa maksimal berusia 60 tahun.
Massa menolak keras masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa, yakni sembilan tahun, sebagaimana usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Ketika kepala desa itu berhenti, kalau itu dikabulkan 9 tahun maka usia atau jabatan perangkat desa juga 9 tahun, seperti kabinet,” imbuh Suyadi. (pp)
