“Kalau saya belum mengetahui benar atau tidaknya Gubernur mau membelikan fortuner untuk anggota DPRD Jabar, tapi kalau benar, kami kecewa sekali karena pembangunan desa lebih dikorbankan dibandingkan fasilitas anggota DPRD,” tuturnya.
Sama dengan Cakrim, Kepala Desa Sumur Kondang, Heriyanto, meambahkan untuk bisa mendorong agar Gubernur Jabar mencairkan dana bantuan desa tersebut, Kepala Desa se-Jawa Barat melakukan aksi terlebih dahulu ke Bandung.
Namun, untuk dana fortuner, sepertinya Gubernur lebih luwes dibandingkan dengan dana bantuan desa yang dirancangnya sendiri.
“Kuwu (kepala desa) se-Cirebon sampai melakukan aksi ke Bandung, agar dana bantuan desa tersebut bisa dicairkan, sampai akhirnya, Gubernur bersedia mencairkan setengahnya dan sisanya digabungkan dengan dana bantuan desa tahun selanjutnya,” tambahnya.(antara)
