“Ada faktor utama (birokrasi melakukan korupsi), yakni tekanan dari atasan. Kalau di daerah, kepala daerah atau DPRD yang memaksa (birokrat) korupsi. Makanya dalam temuan kami birokrasi hanya eksekutor keputusan yang dibuat atasan,” ungkapnya.
Terkait jual beli tersebut, Ade mengatakan bahwa aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrat tidak layani warga, tapi juga untuk pejabat publik. Ade menganggap jual beli tersebut bukan untuk uang negara yang hilang.
Jual beli jabatan tersebut membuat negara tidak bisa layani warga karena birokrat hanya layani pejabat publik. Dalam teori apa saja, birokrasi memainkan peranan sebagai eksekutor.
“Bisa jadi dalam jangka panjang Indonesia jadi negara gagal kalau persoalan birokrasi tidak diselesaikan,” ungkapnya. (nap/bst)
Baca Juga:
