Dewan Pertimbangan Presiden (WatimPres) sibuk rapat di Istana Negara, Jakarta, tadi sore (5/10). Ada beberapa agenda dibahas dalam rapat itu, rencana laporan dan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi-JK, soal reklamasi dan rencana mundurnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
reklamasi
Ini kata KPK Soal Kebijakan Ahok di Reklamasi Jakarta
Ketua KPK Agus Rahardjo menyoroti kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kontribusi tambahan pada proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Somasi Terbuka untuk Luhut Dibacakan di Gedung LBH Jakarta
Koordinator pusat BEM Bagus Tito Wibisono menuturkan, jika tidak menuruti somasi, mereka akan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi teguran kepada Luhut.
Luhut Disebut Akomodasi Kepentingan Koruptor dalam Reklamasi
“(Luhut) hanya mengakomodir kepentingan pengembang. Padahal, pengembang sudah divonis,” kata Edo saat memberikan keterangan pers di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (15/9).
Luhut Klaim Tak Langgar Putusan PTUN soal Reklamasi Pulau G
Kebijakan Menko Luhut melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dinilai rentan melanggar aturan perundang-undangan.
Menteri Luhut Didesak Taati Proses Hukum Terkait Reklamasi
Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proyek reklamasi memiliki dampak yang destruktif terhadap kawasan lingkungan dan ekosistem terdampak.
Lanjutkan Reklamasi, Luhut Dinilai Lebih Pentingkan Pengembang
Luhut melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta, artinya dia tidak memikirkan kepentingan publik. Namun hanya memikirkan kepentingan pengembang.
Kritik Walhi Soal Reklamasi, Kebijakan Reklamasi Hanya Kepentingan Politik
Aktivis dan pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta, Tigor Hutapea, juga mengaku tak pernah dilibatkan oleh Luhut saat mengambil keputusan melanjutkan reklamasi.
No More Posts Available.
No more pages to load.