kabarin.co, Jakarta – Entah inspirasi apa yang merasukinya ketika tiba tiba host acara talkshow Mata Najwa, Najwa Shihab mengunggah video di Instagram yang berisi surat terbuka. Surat terbuka hampir lima menit yang ditujukan ke DPR itu berisi kritikan Najwa terhadap kinerja DPR di tengah-tengah wabah COVID-19 atau virus corona. Presenter Mata Najwa, Najwa Shihab mempertanyakan prioritas yang dilakukan oleh para anggota DPR, dalam menangani virus corona.
Kritik kritik yang disampaikan oleh Najwa Shihab alias mbak Nana memang cukup mengena dan terkesan nyelekit bagi yang menyimaknya. Memang sudah sewajarnya DPR sebagai institusi yang mewakili suara rakyat mendapatkan kritik dari orang orang yang merasa diwakilinya. Kritik itu penting sebagai masukan untuk perbaikan kinerja lembaga yang operasionalnya disokong oleh anggaran negara.
Desmond : Membuka Mata Najwa
Namun bagi saya bukan itu yang menjadi pokok masalahnya. Masalahnya adalah bahwa kritik yang disampaikan terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka. Dalam banyak aspek kritik itu seolah olah muncul dari sosok public figure yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterimanya.
Sosoknya yang dikenal sebagai presenter yang keras dan berani, bisa jadi telah membuatnya terlena. Apalagi sebelumnya Najwa telah dianggap sukses menaklukkan kepala negara lewat pertanyaan soal mudik atau pulang ke kampung halamannya. Yang membuat presiden menjadi bulan bulanan di sosial media karena pernyataannya. Sampai sampai ada netizen yang membuat meme yang cukup menohok narasinya: “di mata Najwa presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ILC ya”.
Ini dia Kritikannya
“Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu, kita semua memang sedang diuji,” ucap Najwa mengawali videonya.
Wanita kelahiran 16 September 1977 ini juga menyinggung perihal konsep bekerja dari rumah (work from home) dan banyaknya kursi kosong saat pelaksanaan rapat terbuka.
“Hidup memang tak selalu baik kan? Seperti kami kami ini tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong, eh tapi biasanya juga kosong kan ya?” sambungnya.
Presenter yang akrab disapa Nana ini juga membandingkan kinerja anggota DPR di Indonesia dengan parlemen yang ada di mancanegara.
“Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya?” sindir Nana.
Ia menilai anggota DPR saat ini malah asyik membahas isu-isu lain, bukannya fokus menangani virus corona yang melanda Indonesia.
Najwa pun mengulas satu per satu isu yang dibahas DPR yang dianggap tak berkaitan dengan krisis corona.”Contohnya, RRU Ciptakerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan investor diatas kebutuhan pekerja. Presiden sempat menyatakan menunda salah satu klaster yaitu ketenagakerjaan demi memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak,” kata presenter Mata Najwa.
Menurut Nana, klaster lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender. Dalam video itu juga, Nana sempat menyinggung perihal pembebasan napi koruptor “Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas, ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa, lalu RUU Pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah negebet pengen bebaskah? Apa kabar Pal Yasonna?” sindir Nana.
Ia mengungkapkan, membahas undang-undang yang menyangkut hidup banyak orang di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, justru menimbulkan kecurigaan. Karena banyak orang yang rela menunda momen pentingnya akibat virus corona.
“Gara-gara pandemi, yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah lho. Ini kok buru-buru banget kayak lagi kejar setoran,” tegasnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa tak ada undang-undang yang tidak penting. “Justru karena undang-undang itu penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu seperti sekarang. Saat di mana perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras betahan hidup di tengah wabah,” sambungnya.
“Jika ngotot menuntaskan omnibus law atau RUU Kuhp atau RUU Pemasyarakatan, jangan salahkan jika ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas,” jelasnya.
Nana mengungkapkan bahwa ia percaya setiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas. “Apa memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami saat ini? Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas,” ungkapnya.
Bukan hanya itu, Nana juga mempermasalahkan soal Satgas virus corona DPR yang disebut mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk penderita corona. “Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit,” sambungnya.
“Satgas lagi membantah katanya sedang proses mendapatkan izin edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Sedang itu berarti belum kan ya?” sindir Nana.
Dalam video berdurasi kurang lebih lima menit itu, Nana mengungkapkan, di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, banyak orang menaruh harapan kepada negara.
“Tuan dan puan yang terhormat, niat baik pun perlu proses yang baik, proses yang semrawut hanya akan disusul polemik. Sementara sekarang kita sedang banyak-banyaknya menaruh harapan kepada negara,” tuturnya.
Nana juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh DPR selalu dilihat baik itu salah atau benar. “Makanya sempat ramai juga warganet mengkritik Satgas Covid-19 DPR yang berfoto menggunakan APD saat hendak berkunjung ke rumah sakit darurat Wisma Atlet menyerahkan tunggangan DPR,” imbuhnya.
Menurutnya, anggota DPR yang memakai APD itu melukai hati masyarakat. Pasalnya, APD benar-benar sangat dibutuhkan untuk menangani pasien corona. “Tidak ada yang meragukan jumlah sumbangan DPR. Kami yakin pasti banyak namanya juga DPR beli ribuan rapid test saja mampu ngeborong jamu apa lagi. Tapi ini suara hati, kecuali ya kalau yang dipakai anggota DPR itu APD yang lain, alat pelindung dewan. Salam hormat dari kami yang kalian wakili,” tutup Nana.
Kenapa Tidak Ngurus Corona Saja ?
Salah satu aspek yang di ulas oleh mbak Nana adalah soal kegiatan DPR yang tidak fokus pada upaya penanganan corona. Karena ditengah pandemi virus corona DPR diniai masih juga membahas RUU yang tidak berkaitan dengan upaya penanganan virus corona seperti RUU Omnibus law cipta kerja, RUU KUHP dan yang lain lainnya.
Kiranya perlu dipahami bahwa DPR sebagai lembaga legislative urusannya bukan hanya soal corona saja. Ada banyak aspek yang harus diselesaikan diluar soal corona. Apalagi DPR bukan lembaga eksekutif yang bisa action langsung menangani pandemic virus corona. Apakah mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah rumah sakit ikut mengani pasien corona ? Atau mungkin harus terjun langsung ikut mengimpor APD atau obat obatan untuk menangkal corona ? Atau mungkin berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa desa ?. Kalau DPR ikut ikutan campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang memprotesnya karena hal itu memang bukan kewenangan DPR tapi ranahnya eksekutif dan jajarannya.Saat ini ketika DPR membentuk Satgas Melawan Covid-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya .
Oleh karena itu semuanya harus disesuaikan dengan peran dan fungsi masing alias sesuai dengan tupoksinya. Perkara pembahasan RUU Omnibus law dan KUHP dibahas di DPR, perlu diketahui bahwa RUU itu merupakan usulan pemerintah diantara 20 RUU yang diusulkan pemerintah untuk masuk di Prolegnas tahun 2020.
RUU priorias yang dibahas, juga sudah melewati berbagai proses yang bisa jadi tidak mudah di DPR, sehingga tidak tepat kalau Najwa menyatakan DPR buru-buru membahas RUU itu seperti mengejar setoran katanya. Dalam hal ini Najwa nampaknya sudah masuk pada ranah yang tidak dia dalami dan hanya berasumsi saja.
Untuk sekadar diketahui bahwa sesuai dengan Undang Undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 16 sampai 23, pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai 74. Berdasar ketentuan tersebut ada aturan yang menyatakan bahwa RUU yang diusulkan oleh pemerintah/DPR atau DPD, misalnya Omnibuslaw cipta kerja atau KUHP harus dibahas di rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan agar jelas statusnya.
Apakah kiranya dalam hal ini Najwa berharap supaya DPR menolak saja usulan rapat rapat pembahasan RUU tersebut dengan alasan sedang pandemic corona ?. Jadi kalaupun pada akhirnya RUU tersebut akan ditolak di DPR, prosesnya adalah melalui pembahasan juga artinya melalui rapat rapat juga. Dalam hal ini harus dipahami juga bahwa tidak semua fraksi di DPR bisa digeneralisir karena jelas-jelas tidak semua fraksi di DPR mau melanjutkan RUU usulan pemerintah misalnya Omnibus law cipta kerja . Fraksi seperti PKS, Nasdem, Gerindra dan Demokrat sudah jelas menolaknya.
Jadi jangan mentang mentang sedang pandemic corona lalu semua sumberdaya yang ada difokuskan kesana meskipun harus diakui ada prioritasnya. Mungkin seperti halnya kehidupan kita sekarang yang harus berjibaku menyelamatkan diri dari kemungkinan terpapar corona dengan memakai masker, sarung tangan, rajin cuci, jaga kebersihan dan sebagainya.
Tetapi bukan berarti lalu kita disuruh berdiam diri dirumah tidak boleh bekerja kalau memang sembako tidak ada. Jaga diri untuk supaya tidak terkena corona penting tetapi bekerja mengisi perut juga penting agar tidak kehilangan nyawa.
Gambarannya mungkin seperti acara yang di asuh oleh mbak Nana sendiri yaitu mata najwa. Acara ini ditengah pandemi corona tetap saja berlangsung alias masih siaran dengan mengambil tema pokok bahasan yang berbeda beda tak cuma soal corona. Sesungguhnya kalau mau fokus ke masalah corona yang dibahas mestinya soal corona saja jangan yang lainnya. Tetapi bukanah ini tidak dilakukannya ?
Intinya semua harus seimbang, jangan sampai karena pandemi corona lalu semuanya harus dihentikan alias tidak boleh bekerja. Nanti kalau tidak bekerja alias diruma saja malah disebut makan gaji buta.
Harus diakui prioritas memang tetap ada, tapi bukan berarti yang lain tidak bole dilakukan karena akan ada dampaknya. Najwa Shihab harus tetap bekerja demi mencari nafkah walaupun tetap waspada jangan sampai terpapar corona. Jika tidak bekerja , bisa jadi dia bebas dari corona, tapi sakit, karena kurang makan atau minimal susut isi kantongnya.
Minim Asupan Data
Kritik kritik yang tidak dilengkapi dengan data, akhirnya hanya menjadi sekadar opini atau asumsi belaka. Bahkan cenderung menyalahi kaidah jurnalistik karena cek dan ricek tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Kritik terhadap Satgas covid DPR, Najwa pun tanpa cross check, sudah menyiarkan ke publik, itu jelas bertentangan dengan profesinya. Sebagai contoh soal APD Najwa keliru karena itu bukan APD. Memang mirip hazmat atau APD yang dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien terinfeksi virus corona. Namun Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seragam itu bukan APD yang biasa dikenakan para tenaga medis.”Kebetulan Satgas seragamnya menyerupai APD. Kenapa dibilang menyerupai? Karena bahan standar yang kita pakai kan bukan standar APD. Yang kita sumbang baru standar APD,” kata Dasco melalui pesan suara kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/4).
Selanjutnya soal herbal (jamu) yang dikatakan Nana belum lulus BPOM, faktanya Jamu HERBAVID-19 dari Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR telah mengantongi izin edar dari Badan Penawasan Obat dan Makanan (BPOM).Pantauan Tempo dari laman resmi BPOM, obat herbal tersebut tercatat dengan Nomor Registrasi TR203643421 dan terbit pada 30 April 2020.
Bahkan ada tudingan bahwa jamu tersebut di impor dari China pada hal menurut Deputi Penerangan Masyarakat Satgas Covid-19 DPR Arteria Dahlan membantah jamu itu dari Cina.Politiksu PDIP itu menjelaskan, obat herbal milik timnya diproduksi di dalam negeri, mempekerjakan tenaga lokal, dan sebagian besar bahannya asli Indonesia, demikian sebagaimana dikutip dari Tempo.co, 01/05/2020.
Lagi pula kalau mau fair dalam penyampaian, mestinya disampaikan juga oleh Nana bahwa pembentukan Satgas Lawan Covid-19, adalah inisiasi personal para anggota dewan dan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang ditunjuk sebagai koordinator mengatakan, Satgas Lawan Covid-19.
Ia menyatakan bahwa Satgas ini tidak menggunakan APBN alias Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Dasco, anggaran pembentukan satgas berasal dari sumbangan para anggota DPR. “Pembentukan satgas ini tidak menggunakan anggaran DPR, tetapi memakai anggaran iuran dari anggota DPR serta para anggota DPR ikut bergotong royong ikut membantu menyumbang di daerah masing-masing melalui satgas ini,” katanya. Dasco menjelaskan, satgas ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan penanganan Covid-19 di daerah, sebagaimana ditulis kompas, 09 /04/2020.
Satu hal lagi yang patut disesalkan dari kritikan Nana adalah semangatnya untuk menggeneralisir Anggota DPR. Sekedar untuk memberikan informasi bahwa Anggota DPR itu ada 575 orang jumlahnya. Saat ini banyak rekan-rekan anggota di DPR yang tengah bekerja keras untuk konstituennya, termasuk saat kondisi pandemi COVID-19 atau corona.
Banyak anggota, DPR yang banting tulang dengan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang pribadi demi membantu rakyat dalam menghadapi corona. Ada anggota DPR yang membeli sembako dalam jumlah yang cukup besar karena terpanggil untuk membantu konsituennya yang sedang menderita. Pada hal kalau di pikir pikir, mestinya eksekutiflah yang seharusnya melakukannya.Bahkan diberitakan sudah ada anggota DPR yang meninggal dunia tak lama setelah membagikan APD di konstituennya.
Karena itu kita menyayangkan kritikan dari Najwa yang menggeneralisasi, seolah-olah seluruh anggota DPR RI menggunkan kesempatan adanya pandemi corona untuk memuluskan agenda-agenda yang dinilai merugikan rakyat Indonesia. Generalisasi kritikan mbak Nana itu menurut hemat saya kurang tepat untuk disampaikan karena tidak begitu faktanya.
Buka Mata
Mengkritik DPR sebagai lembaga kiranya sah sah saja karena memang begitulah seharusnya. Tetapi kritik itu harus proporsional tentunya sambil berupaya meraba sendiri kondisi dirinya. Jangan sampai melancarkan kritik tetapi lupa melihat kondisi internalnya. Soalnya sudah biasa orang akan lebih pintar menilai orang lain ketimbang meraba kekurangannya.
Saya sepakat dengan rekan Andre Wasekjen DPP Partai Gerindra yang menyindir Najwa bahwa startup Sekolahmu yang menjadi wadah pelatihan Kartu Prakerja ada kaitan kekerabatan dengan Najwa.
“Saran sy sbg Sahabat, @NajwaShihab juga bisa lgsung membantu rakyat. Apalagi ada informasi diduga start up SEKOLAHMU yg berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendptkan Penunjukkan proyek Kartu Prakerja. Dimana diduga SEKOLAHMU punya hubungan dgn @NajwaShihab,” tulis Andre dalam cuitannya.
Tak sampai di situ, Andre juga menyentil Najwa dengan menyebut keuntungan yang didapat startup Sekolahmu dalam proyek Kartu Prakerja bisa untuk membantu rakyat yang terdampak Corona.“Seandainya dugaan ini benar. Bahwa SEKOLAHMU mendapatkan Penunjukkan Langsung Proyek Kartu Prakerja, tentu keuntungannya bisa dipakai membantu masyarakat yg terdampak Wabah Covid 19. Apalagi Proyek ini ada krn adanya Wabah Pandemi Covid 19,” cuit Andre menyudahi sindirannya.
Prinsipnya di era keterbukaan ini, saling kritik untuk kebaikan bersama adalah sah sah saja. Tetapi juga mesti disampaikan secara proporsional tanpa prasangka. Harus diakui sebagai presenter kondang, mbak Nana punya kemampuan yang luar biasa. Pertanyaan pertanyaan yang disampaikan sangat tajam dan seringkali membuat tidak berkutik nara sumbernya. Itulah sebab ia sering digelari presenter yang tegas, berani dan punya kharisma.
Tetapi jangan lantas karena itu pula lalu menjadi terlena. Terlena karena mabuk pujian dan sanjungan dari para pemirsa. Harus diakui mbak Nana smart dalam mengolah pertanyaan pertanyaan untuk nara sumbernya namun sepertinya kurang bijak dalam mengelola pujian pujian yang ditujukan kepadanya. Maaf ya…
(Desmond J Mahesa-Sekretaris Fraksi Partai Gerindra)
