Kabarin.co -Sebagai salah satu upaya perbaikan tata kelola di bidang perikanan tangkap, sejatinya penangkapan ikan terukur diharapkan menghadirkan keseimbangan antara keberlanjutan ekologi, pertumbuhan ekonomi dan keadilan pemanfaatan sumber daya perikanan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan konsultasi publik penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur beberapa waktu yang lalu. Ini tentu menjadi langkah maju yang menunjukkan keseriusan KKP untuk segera merampungkan perangkat regulasi dan menerapkan kebijakan tersebut.
Sebagai sebuah upaya reformasi tata kelola, kebijakan ini membawa optimisme bagi perbaikan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal tersebut paling tidak tergambar dalam tiga aspek. Pertama, reformasi tata kelola dengan pendekatan kuota. Kedua, pengelolaan yang memberikan ruang besar bagi nelayan kecil, dan ketiga pengendalian terhadap kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri. Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan perspektif saya pada optimisme kebijakan penangkapan ikan terukur ini.
