Jakarta, – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai berisiko terdampak oleh kebijakan pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto meminta menteri dan pimpinan lembaga negara untuk memangkas belanja tak prioritas sebesar Rp 306,69 triliun.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi dapat menimbulkan risiko jika tidak dikelola dengan tepat.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa potensi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi akan muncul jika kebijakan ini salah sasaran.
Sebagai contoh, alokasi anggaran untuk program dengan efek rambatan jangka pendek yang minimal, seperti perjalanan dinas, dapat memengaruhi sektor transportasi dan perhotelan.
“Program makan bergizi gratis (MBG), misalnya, memiliki efek ganda, tetapi efek tersebut membutuhkan waktu untuk terlihat. Sebaliknya, pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang langsung berdampak pada ekonomi sektor transportasi dan perhotelan dapat menyebabkan risiko penurunan pertumbuhan ekonomi di 2025,” jelas Telisa.
