kabarin.co – Kelompok HAM Internasional, mengatakan aturan lese-majeste memberi terlalu banyak ruang untuk interpretasi dan hukuman terlalu berat. Menteri Pertahanan Thailand, Rabu (7/12) mengatakan pihaknya akan menyelidiki BBC atas kecurigaan menghina kerajaan terkait profil bahasa Thailand mengenai raja baru yang membuat kemarahan di media sosial.
Penghinaan tersebut adalah harga diri monarki, yang dikenal dengan istilah Prancis, ‘lese-majeste’, adalah kejahatan serius dibawah undang-undang Thailand dan pelanggar dapat dihukum sampai 15 tahun.
Kerajaan tersebut telah menjadi sorotan sejak Raja Bhumimbol Adulyajej meninggal pada 13 Oktober pada 88 tahun, setelah tujuh dekade berkuasa.
Putra diberi gelar Raja Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun pada Kamis pekan lalu dan BBC Thai menerbitkan profil raja tersebut di lamannya.
Artikel itu dibagi secara luas di media dan sejumlah warga Thai mengatakan kontennya menghina raja.
“Pihak berwenang harus menyelidiki masalah ini. Ini kewajiban mereka untuk menyelidiki apa pun yang melanggar hukum,” ujar Menteri Pertahanan Prawit Wongsuwan kepada wartawan.
BBC menolak memberikan komentarnya.
Kementerian Ekonomi dan Digital, memblokir tautan ke profil hari Selasa dan tautannya masih diblokir hingga Rabu, Pesan itu bertuliskan bahwa halaman tersebut diblokir karena “konten yang tidak pantas”.
Siapa bisa mengajukan keluhan tersebut terhadap orang dan polisi selalu menyidik kasus semacam itu, menurut kelompok hak-hak asasi manusia.
Polisi berpakaian preman dan beberapa tentara datang ke Kantor BBC di Bangkok, menurut saksi, tidak ada satu orang pun staf BBC disana saat itu dan para petugas itu kemudian pergi.
Liputan televisi BBC terkait Thailand telah beberapa kali diblokir sejak wafatnya Raja sebelumnya. Polisi mengatakan mereka akan menyidik konten tersebut.
“Kemudian kami akan meneruskannya sesuai hukum,” ujar pejabat polisi senior Chayapon Chatchaidej kepada wartawan.
Ia mengatakan belum ada yang ajukan gugatan.
Polisi menahan aktivis demokrasi Thailand yang beroposisi dengan pemerintahan militer yang berkuasa sejak kudeta 2014, karena membagikan tautan profil BBC tersebut.
Ia kemudian dibebaskan dengan jaminan oleh Pemerintah.
Pemerintah Militer giat memburu kasus terhadap monarki sejak mengambil alih kekuasaan.
Kelompok HAM Internasional mengatakan aturan tersebut memberi terlalu banyak ruang untuk interpretasi dan hukuman terlalu berat. (nap/voa)
Baca Juga :
Munir, Korupsi dan Hak Asasi Manusia
Komnas HAM: Pemerintahan Ahok Tidak Memandang Warganya Sebagai Manusia
Lukman Hakim Saifuddin Menjelaskan Sikap Umat Islam Atas Tragedi Rohingya
