kabarin.co, JAKARTA-Benarkah sebelumnya Presiden Jokowi menganggap enteng aksi damai 411 lalu? Hal ini diungkap oleh mantan staf khusus era pemerintahan SBY Andi Arief tentang adanya laporan terkait demonstrasi 4 November itu.
Sikap presiden, menurut Andi bukan karena laporan intelijen yang amburadul. Tapi karena adanya salah satu laporan dari konstultan yang dibayar mantan menteri keamanan ke Presiden.
Laporan itu ditelan mentah-mentah oleh presiden seolah ada kepentingan Agus dan Sylvi dalam pilkada DKI 2017. “Laporan konsultan juga menyebut akan ada penyusupan teroris,” katanya.
Andi pun memaklumi jika Presiden Jokowi menganggap enteng aksi 411, karena rekomendasi konsultan menyebut aksi itu berhubungan dengan pilkada. Berikut hasil kesimpulan dari laporan konsultan tersebut:
- Demo 4 November sangat terkait dengan Pilkada DKI. Tujuan utamanya dalam jangka pendek adalah untuk menurunkan elektabilitas Ahok.
- Mengindikasikan adanya upaya untuk membuat komunikasi yang tidak baik dan perseteruan antara TNI-Polri.
- Presiden Jokowi tidak perlu memberikan komentar hukum tentang kasus “penistaan agama” yang dikenakan pada Ahok.
- Ada indikasi keterlibatan Cikeas.
- Sampai dengan saat ini pendukung kelompok “moderat” Islam untuk rencana 4 November masih dalam jumlah kecil. Terbesar berasal dari kelompok ‘konservatif’ dan “radikal”. Karena itu belum terdapat tanda-tanda dini bahwa rencana demo 4 November memunculkan pergeseran dari basis pemilih Ahok.
- Yang harus dilakukan adalah menjauhkan kelompok moderat besar seperti NU dan Muhammadiyah dari agenda 4 November.
- Disarankan untuk melakukan survey tertutup untuk mendeteksi besaran swing voters Muslim setelah demo tanggal 4 November.
- Direkomendasikan agar partai-partai pendukung Ahok harus berbicara dan menegaskan sikapnya.
- Disarankan untuk tetap mewaspadai free rider (kelompok teroris yang menumpang isu anti Ahok). Presiden perlu melakukan konsolidasi tertutup dengan K/L terkait.
- Pada saat demo terjadi disaranakan presiden tetap menjalankan agenda rutin biasa.
Bila demo lebih dari jam 18.00 harus dibubarkan sesuai dengan peraturan. - Pengamanan demo tetap dilakukan oleh Polri, tetapi pengamanan Istana oleh TNI. Perlu ada koordinator khusus antara TNI dan Polri menjelang 4 November.
- Sampai dengan saat ini pendukung kelompok “moderat” Islam untuk rencana 4 November masih dalam jumlah kecil. Terbesar berasal dari kelompok ‘konservatif’ dan “radikal”. Karena itu belum terdapat tanda-tanda dini bahwa rencana demo 4 November memunculkan pergeseran dari basis pemilih Ahok.
Ada 3 opsi untuk menindaklanjuti proses hukum yang melibatkan Ahok, yaitu dihentikan, memperpanjang (stalling time), atau dilanjutkan kasusnya. Ketiga opsi tersebut diperkirakan dapat menimbulkan konsekuensi masing-masing terhadap:
- Kestabilan keamanan
- Dampak eletoral
- Konsolidasi internal kepolisian
- Kredibilitas pemerintah
Meski laporan konsultan bayaran di atas belum dikonfirmasikan kebenarannya namun agaknya bisa dimaklumi jika sebelumnya pemerintah bersikap anggap enteng dan tampak seperti mengulur-ulur waktu atau berpanjang-panjang dalam proses penegakan hukum terhadap Ahok karena menganggap isu utama aksi itu berkaitan erat dengan pilkada Jakarta 2017.
