Buruh pun tetap mendesak agar UMP DKI direvisi naik menjadi sebesar 10,55 persen sebagai jalan kompromi dari serikat buruh yang sebelumnya mengusulkan kenaikan 13 persen.
Menyikapi rencana buruh menggugat besaran UMP DKI 2023, Heru pun mempersilakan. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menentukan nilai UMP 2023 mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 untuk menentukan nilai UMP 2023.
“Kan penetapannya (nilai UMP DKI 2023) sudah sesuai dengan arahan dari Permenaker (Nomor 18 Tahun 2022),” kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).
“Iya, enggak apa-apa, itu hak mereka (untuk menggugat),” ucap dia.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani turut menanggapi kenaikan UMP DKI tahun 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta. Menurut Zita, pengusaha akan lebih berat menerima besaran tersebut.
“Lebih berat ke pengusahanya. Banyak yang enggak mampu, coba aja disurvei ke perusahaan-perusahaan, dilihat kemampuannya. Apalagi saya rasa sangat sulit ya untuk UMP di atas 5 juta untuk DKI,” kata Zita di Gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).
