kabarin.co – JAKARTA, Wahana Lingkungan (Walhi) melihat moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh pemerintah pusat tidak didasari pertimbangan rasional, tapi pertimbangan politis. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan fakta-fakta yang ada dan melihat begitu banyak penolakan reklamasi dari masyarakat.
“(moratorium) Kebijakan politik, bukan rasional. Artinya, dengan fakta-fakta yang ada, penolakan yang terjadi di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat bukan pengembang,” katanya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (27/4).
Putra mengatakan, Walhi sudah menyerahkan data investegasi kepada Kementerian yang terkait. Dengan data-data tersebut, lanjut Putra, kerugian dan kerusakan reklamasi sudah valid. Pengumpulan pasir di berbagai daerah pun dilakukan dengan cara yang tidak sah.
Yang mengherankan, tambah Putra, hal ini sepertinya didiamkan oleh pemerintah. Putra menyatakan, ia mempunyi bukti sampai saat ini pengambilan pasir masih terus dilakukan. Masyarakat sekitar pun keberatan dengan pengambilan pasir ini.
