Namun tak sedikit juga kebijakan kontroversial Megawati yang masih membekas di ingatan publik, kebijakan-kebijakan ekonominya dalam berbagai kesempatan mengundang kontroversi hingga saat ini.
Privatisasi berbagai BUMN serta pelepasan beberapa aset negara merupakan satu dari beberapa kebijakan ekonomi Kabinet Gotong Royong yang berpolemik. Pembunuhan aktivis Munir yang terjadi di masa Pemerintahan Megawati juga menjadi tanda tanya besar dalam komitmen Megawati dalam menciptakan iklim demokrasi secara nyata.
Secara luas, pemberian gelar doktor kehormatan kepada seseorang tidak bisa didasarkan pada hal-hal yang bersifat parsial saja namun haruslah menyeluruh terhadap riwayat seseorang tersebut.
Sehingga haruslah menjadi pertimbangan terkait jejak hidup Megawati hingga sekarang ini baik itu sebagai seorang pribadi ataupun secara kelembagaan sebagai Ketua Umum PDIP.
Sudah Benarkah?
Penganugerahaan gelar doktor kehormatan ini selain dipandang dari hal-hal substantif, tentu juga harus dilihat dari aspek proseduralnya sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
