kabarin.co – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan Reklamasi Teluk
teluk jakarta
Lanjutkan Reklamasi, Luhut dan Ahok Tunjukkan Arogansi Kekuasaan
Publik harus mencurigai adanya upaya untuk menutup hasil kajian yang menjadi dasar tetap berjalannya proyek reklamasi. Patut diduga hal tersebut berkaitan dengan adanya kepentingan pengusaha besar di negara ini.
Luhut Diminta Mengumumkan Kajian Reklamasi oleh DPR
DPR Menko Kemaritiman dan Gubernur DKI untuk mengumumkan hasil kajian dari berbagai lembaga terkait kelayakan pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta agar masyarakat dapat menilai kelayakan kajian reklamasi tersebut
Terkait Reklamasi Istana Sebut Tidak Ada Perbedaan Pendapat dalam Kabinet
“Sebenarnya tidak ada perbedaan, Presiden sudah memberi arahan dalam dua ratas (rapat terbatas) mengenai reklamasi. Intinya, desain besarnya harus ada dan desain besar itu tetap akan dilakukan,” tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Luhut Disebut Akomodasi Kepentingan Koruptor dalam Reklamasi
“(Luhut) hanya mengakomodir kepentingan pengembang. Padahal, pengembang sudah divonis,” kata Edo saat memberikan keterangan pers di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (15/9).
Sengkarut dan Silang Pendapat Soal Reklamasi Pulau G di Antara Para Menteri
Entah siapa yang benar, yang jelas para menteri seharusnya satu suara menjawab masalah yang mendapatkan perhatian dari masyarakat ini.
Luhut Klaim Tak Langgar Putusan PTUN soal Reklamasi Pulau G
Kebijakan Menko Luhut melanjutkan reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dinilai rentan melanggar aturan perundang-undangan.
Di Pulau Reklamasi, 1.000 Bangunan Ilegal Disegel
Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Utara Marbin Hutajulu mengatakan 1.000 lebih bangunan telah berdiri di pulau tersebut.
No More Posts Available.
No more pages to load.